Dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara bukan sekadar persoalan pelanggaran privasi atau kejahatan teknologi. Dalam perspektif yang lebih dalam, persoalan ini menyentuh tiga fondasi utama negara: kedaulatan, supremasi hukum, dan integritas kekuasaan.
Dari filsafat politik, Thomas Hobbes melalui konsep Leviathan menempatkan negara sebagai pemegang mandat rakyat untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Karena itu, dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara harus dipandang serius karena berpotensi menggerogoti kewibawaan institusi serta keamanan nasional. Sementara Michel Foucault mengajarkan bahwa pengawasan adalah instrumen kekuasaan — namun ketika instrumen itu disalahgunakan secara ilegal, ia berubah menjadi alat yang meruntuhkan kebebasan dan legitimasi negara.
Dari perspektif hukum, penyadapan tidak otomatis jahat. Ia dapat menjadi instrumen penegakan hukum sepanjang berlandaskan dasar hukum yang sah, kewenangan yang jelas, prosedur yang terpenuhi, serta perlindungan hak asasi manusia. Sebaliknya, penyadapan ilegal yang ditujukan untuk kepentingan politik, intimidasi, atau manipulasi kekuasaan harus diuji secara tegas melalui proses hukum. Di sinilah ajaran Hans Kelsen menjadi relevan: tidak boleh ada individu maupun institusi yang menempatkan dirinya di atas norma hukum.
Dari perspektif tata negara, persoalan ini menyentuh akuntabilitas dan stabilitas institusi. Setiap keputusan Presiden terkait penataan jabatan strategis harus berada dalam kerangka kewenangan konstitusional, akuntabilitas, serta kepentingan negara. Penting membedakan dugaan pelanggaran individu dengan tanggung jawab institusi. Penegakan hukum harus objektif, transparan, dan berbasis bukti agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Pada hakikatnya, persoalan ini bukan semata tentang teknologi sadap‑menyadap. Ia adalah ujian integritas, loyalitas konstitusional, serta tanggung jawab menjaga negara.
Ancaman dari luar dapat dihadapi dengan kekuatan pertahanan. Namun ancaman dari dalam hanya dapat dicegah melalui supremasi hukum, pengawasan independen, dan integritas penyelenggara negara. Negara tidak runtuh hanya karena tekanan luar, tetapi dapat kehilangan kewibawaan ketika kepercayaan, integritas, dan hukum dikalahkan oleh penyalahgunaan kekuasaan.
Hukum harus berdiri di atas kekuasaan. Integritas harus menjadi benteng kedaulatan.
Karena itu, LSP diharapkan berani menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia demi keutuhan bangsa dan negara yang sama‑sama kita cintai.(****)
Editor : Gunawan Lilik
Social Footer