Pemred Variaindependen – PWI DKI Jaya
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar skandal internal intelijen. Ia menjadi alarm serius bagi demokrasi Indonesia. Polri telah mengumumkan penetapan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka. Namun masyarakat masih menunggu pengungkapan utuh: siapa dalangnya, apa motifnya, dan sejauh mana jaring yang terlibat.
Desakan Partai Demokrat agar Polri mengusut tuntas seluruh aktor bukan hal berlebihan. Penyadapan tanpa dasar hukum merusak fondasi negara. Apalagi jika terbukti aparatur negara terlibat, yang dipertaruhkan bukan hanya etika, melainkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum.
Ungkapan bahwa "tidak ada kawan abadi, yang abadi adalah kepentingan" seolah mencerminkan kecurigaan yang tumbuh di kalangan publik. Aliansi elite bergeser, posisi berubah, sehingga masyarakat berharap hukum tidak menjadi arena pertarungan.
Polri diharapkan tidak berhenti pada penetapan tersangka yang sudah ada. Masyarakat membutuhkan jawaban jelas: siapa yang memerintahkan, siapa yang memanfaatkan, dan untuk kepentingan siapa. Tanpa pengungkapan utuh, kecurigaan akan terus tumbuh bahwa kasus ini belum menyentuh lapisan terdalam.
Penyadapan juga bukan hanya urusan Presiden. Ia berpotensi mengancam jurnalis, tokoh politik, pengusaha, organisasi masyarakat, hingga warga biasa. Ketika ruang komunikasi terasa diawasi secara ilegal, kebebasan berpendapat menjadi kosong.
Demokrasi tidak bertahan dari keramaian semata. Ia bertahan ketika hukum benar‑benar berlaku untuk semua orang. Itulah yang sedang diuji dalam kasus ini.(****)
Social Footer