Ketua Petisi 26 Rizwan Riswanto menyatakan bahwa alih‑alih menjadi penyambung lidah rakyat, oknum yang dimaksud justru terkesan menutup diri dari konstituen. Menurutnya, sikap demikian mencederai amanat rakyat serta semangat "Gerakan Rakyat" yang selama ini diusung Partai Gerindra.
"Ketika wakil rakyat yang sudah menikmati amanat dua periode berubah menjadi arogan dan sulit ditemui, maka ia kehilangan legitimasi moral sebagai perwakilan rakyat," ujar Rizwan,Kamis (5/11/26).
Petisi 26 menilai perilaku oknum tersebut bertentangan dengan kewajiban moral dan etika legislatif. Sebagai wakil rakyat, anggota dewan seharusnya mendengarkan, menyerap, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat — bukan justru membangun sekat eksklusivitas yang menjauh dari wong cilik.
Karena itu, Petisi 26 mendesak Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor memeriksa rekam jejak kehadiran serta tingkat responsivitas oknum yang bersangkutan terhadap aduan warga. Mereka juga meminta Majelis Kehormatan dan DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kader tersebut.
Petisi 26 berharap Partai Gerindra berani menjatuhkan sanksi tegas, termasuk pertimbangan Pergantian Antar Waktu (PAW) atau tidak mencalonkan kembali oknum yang bersangkutan, demi menjaga marwah partai di mata pemilih Kabupaten Bogor.
"Dominasi 12 kursi tidak boleh dijadikan tameng untuk bertindak jemawa. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Sudah saatnya pengawasan publik diperketat agar tidak ada lagi oknum pejabat yang hanya datang mencari suara saat Pemilu, lalu menjadi tuli ketika sudah duduk di kursi kekuasaan," tegas Rizwan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada nama resmi oknum yang dimaksud maupun konfirmasi dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor dan DPC Partai Gerindra. Redaksi masih berusaha meminta tanggapan pihak‑pihak terkait untuk melengkapi peristiwa ini.
Editor : Gunawan Lilik
Social Footer