AHY Kecam Dugaan Penyadapan Ilegal: Saat Hak Privasi Bangsa Dipertaruhkan

Jakarta ( Variaindependen) Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengecam keras dugaan penyadapan yang dilakukan di luar prosedur dan tanpa dasar hukum yang sah. Dalam keterangannya Rabu (4/11), AHY menegaskan kasus ini bukan sekadar skandal elite, melainkan alarm serius bagi keamanan negara, hak privasi, serta keberlangsungan demokrasi Indonesia.

 

Menurut AHY, merujuk pada keterangan Polri, sasaran dugaan penyadapan mencakup Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha.

 

"Penyadapan ilegal merupakan penyalahgunaan kewenangan yang mengancam keamanan negara, hak privasi, dan kepercayaan publik. Ini juga menjadi ancaman serius bagi kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia," ujar AHY dalam keterangannya.

 

AHY menegaskan publik berhak mendapatkan jawaban yang terang: siapa saja yang menjadi sasaran, siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan untuk kepentingan siapa hasil sadapan itu digunakan. Ia menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo dan Polri untuk mengusut perkara ini sampai tuntas berdasarkan hukum yang berlaku. 

 

Terkait pernyataan Mensesneg yang menyebut perkara ini mengarah pada dugaan makar, AHY meminta aparat penegak hukum mendalami seluruh kemungkinan secara cermat dan objektif. Ia menegaskan hukum harus ditegakkan seadil‑adilnya, setegas‑tegasnya, tanpa pandang bulu. 

 

Bagi AHY, ketika komunikasi Presiden pun diduga tidak aman, rakyat berhak bertanya seberapa kuat perlindungan atas privasi mereka. Demokrasi tidak hanya membutuhkan keamanan negara, tetapi juga jaminan bahwa tidak ada siapa pun yang berwenang mengawasi komunikasi secara ilegal.

Editor    : Gunawan Lilik