Dalam pernyataan persnya, Kamis (23/7/2026), GMKI Wilayah III menilai peningkatan kasus kejahatan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa serta hak dasar warga atas rasa aman, tetapi juga mencederai citra Kota Bandung sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata yang inklusif.
Koordinator Wilayah III PP GMKI, Riduan S. Purba, menegaskan bahwa jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan hak mendasar warga negara yang wajib diwujudkan secara nyata oleh aparat penegak hukum.
“Kami sangat prihatin dan mengecam keras maraknya aksi kejahatan jalanan atau begal di Kota Bandung. Bandung seharusnya menjadi tempat yang aman bagi seluruh warga maupun wisatawan,” ujar Riduan.
Ia menambahkan, ruang publik tidak boleh dikuasai oleh teror kejahatan. Mahasiswa, pekerja malam, pedagang kecil, hingga masyarakat luas berhak beraktivitas tanpa rasa takut. “Kami mendukung penuh langkah Kapolda Jawa Barat untuk menindak tegas, terukur, serta tanpa kompromi terhadap pelaku kejahatan jalanan sesuai regulasi hukum yang berlaku,” tambahnya.
Sebagai wujud kepedulian terhadap tatanan sosial dan keamanan, Korwil III PP GMKI juga menyampaikan tiga poin imbauan. Pertama, mendorong Polda Jawa Barat dan Polrestabes Bandung mengintensifkan patroli di titik rawan, terutama pada malam hingga dini hari, serta melakukan penindakan yang memberikan efek jera. Kedua, meminta pemerintah daerah mengoptimalkan infrastruktur keamanan seperti penerangan jalan umum dan jaringan pengawasan CCTV di area rawan. Ketiga, mengajak sinergi seluruh elemen masyarakat, pemuda, dan aktivis untuk membangun kewaspadaan dini dan bekerja sama dengan aparat.
Lebih lanjut, Riduan menegaskan komitmen organisasinya untuk terus mengawal isu sosial dan keamanan demi terciptanya suasana yang aman, kondusif, dan tertib, selaras dengan semangat “Jaga Rawat Jawa Barat” yang digaungkan pimpinan kepolisian daerah. Sikap ini, katanya, merupakan bagian dari tanggung jawab moral kader GMKI sebagai kader gereja dan bangsa.
Editor : Gun
Social Footer