Bima Arya diterima langsung oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Harris Bobihoe. Dalam pertemuan tersebut, Bima meminta penjelasan mendalam mengenai mekanisme kerja dan dampak pelayanan publik selama kebijakan WFH diberlakukan.
"Kami ingin memastikan kebijakan WFH ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar efektif dan berdampak positif, baik dari sisi efisiensi maupun pelayanan publik," ujar Bima Arya di lokasi.
Pelayanan Tetap Gas Pol
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa kebijakan WFH yang diambil merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi. Namun, ia menjamin sektor pelayanan publik tetap berjalan normal tanpa penurunan kualitas.
Tri menjelaskan pihaknya telah menetapkan pengaturan khusus bagi sektor-sektor vital agar tetap melayani masyarakat secara optimal meski sebagian pegawai bekerja dari rumah.
"Kami menjalankan kebijakan WFH dengan tetap mengedepankan pelayanan publik. Ada pengaturan khusus agar pelayanan di sektor-sektor vital tetap berjalan optimal," tegas Tri.
Hemat Anggaran Lembur Rp 120 Juta per Bulan
Selain membahas WFH, Tri Adhianto memaparkan hasil nyata dari langkah efisiensi yang tengah digencarkan Pemkot Bekasi. Salah satunya adalah kebijakan pembatasan lembur bagi pegawai yang terbukti mampu menekan pengeluaran daerah secara signifikan.
"Dari hasil evaluasi sementara, kebijakan pembatasan lembur ini mampu menghemat anggaran sekitar Rp 100 hingga Rp 120 juta per bulan. Ini langkah konkret efisiensi tanpa mengurangi kualitas kinerja," ungkapnya.
Terkait kebijakan WFH yang sedang berjalan, Tri menyebut pihaknya masih menghitung potensi penghematan jangka panjang yang bisa dihasilkan.
Apresiasi dari Kemendagri
Mendengar paparan tersebut, Wamendagri Bima Arya mengapresiasi langkah inovatif yang diambil Pemkot Bekasi. Menurutnya, pemerintah daerah memang harus memiliki strategi yang tepat agar kebijakan nasional bisa selaras dengan kondisi di lapangan.
"Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan kebijakan ini dengan kondisi masing-masing, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama," pungkas Bima.
Kunjungan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi penting bagi Kemendagri untuk menyempurnakan kebijakan WFH bagi ASN di tingkat nasional ke depannya.
Hms/ Dst
Social Footer