Oleh: Gunawan (PWI)
Publik dikejutkan dengan pemandangan kontras di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kebayoran Baru, Kamis (9/4) siang. Di saat suasana hangat "Silaturahmi Generasi Muda" sedang berlangsung, ketegangan justru memuncak ketika sekitar 15 penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta merangsek masuk dengan surat tugas di tangan.
Penggeledahan ini bukan sekadar prosedur hukum biasa; ini adalah konfirmasi dari rumor panas yang selama ini hanya beredar di lorong-lorong gelap internal kementerian dan meja audit.
Titik Nadir di Balik Pengunduran Diri Massal
Meledaknya kasus ini seolah menjawab teka-teki mundurnya dua sosok kunci, Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantoro, secara mendadak pada akhir Februari lalu. Saat itu, publik bertanya-tanya: ada apa?
Menteri PU Dody Hanggodo sendiri sebenarnya sudah memberikan "clue" melalui singgungan mengenai kebocoran anggaran renovasi pendopo yang angkanya di luar nalar—ratusan miliar hingga potensi kerugian negara mencapai Rp1 triliun sampai Rp3 triliun. Angka yang sangat fantastis untuk sebuah proyek renovasi dan pembangunan yang dikelola oleh Ditjen Cipta Karya serta SDA.
Proyek Pendopo: Simbol Pemborosan atau Korupsi?
Fokus Kejati DKI pada pembangunan pendopo yang telah berdiri sejak 2022 menjadi pintu masuk yang menarik. Temuan awal mengenai markup harga dan kekurangan volume menunjukkan bahwa pengawasan internal kita masih sangat rapuh.
Bagaimana mungkin proyek di kementerian teknis sebesar PU bisa kecolongan hingga triliunan rupiah jika tidak ada "permainan" yang terstruktur? Apakah ini praktik lama yang sengaja ditutup rapat oleh oknum-oknum "nama besar" yang sempat disinggung Menteri Dody?
Integritas di Ujung Tanduk
Sikap kooperatif Menteri Dody yang mengizinkan ruangannya digeledah patut diapresiasi secara normatif. Namun, keberanian kementerian untuk membongkar tuntas hingga ke akar-akarnya adalah yang paling dinantikan masyarakat.
Publik kini menunggu: apakah penyitaan dokumen oleh Kejati DKI akan berujung pada penetapan tersangka besar, atau hanya akan berhenti pada level teknis? Jangan sampai penggeledahan ini hanya menjadi tontonan hukum tanpa kepastian keadilan.
Kementerian PU adalah tulang punggung pembangunan infrastruktur nasional. Jika "pondasi" integritas di dalamnya sudah keropos oleh praktik penyelewengan, maka sehebat apa pun infrastruktur yang dibangun, tetap akan menyisakan lubang besar bagi kerugian rakyat.
Kita tunggu keberanian Jaksa untuk menguliti siapa saja yang terlibat di balik proyek pendopo dan triliunan kebocoran anggaran ini. Jangan ada lagi "titipan" atau "nama besar" yang kebal hukum.
Jakarta, 10 April 2026
Social Footer