Independen News

Menaker Buka Pelatihan Vokasi di Bekasi, Wawali Harris: Cetak Tenaga Kerja Profesional!​

Menaker yassierlie dan wawali kota bekasi AH. Bobihoe

BEKASI,
Varia Independen- Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menghadiri langsung Kick Off Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 1 di Gedung Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kemnaker, Kota Bekasi, Rabu (8/4/2026). Program ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menekan angka pengangguran di Kota Bekasi.

​Dalam sambutannya, Abdul Harris Bobihoe memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang memilih Bekasi sebagai titik awal pelatihan.

​"Kami menyambut baik terselenggaranya program ini. Targetnya jelas, mencetak tenaga kerja yang cakap dan profesional sehingga mampu bersaing di dunia industri. Harapan kami, ini bisa menekan angka pengangguran secara signifikan," ujar Harris.

​Jaminan Kerja 50 Persen Peserta

​Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, yang membuka langsung acara tersebut memberikan kabar baik bagi ribuan peserta. Ia menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sudah terintegrasi dengan kebutuhan industri.

​"Yang paling penting adalah 50 persen dari peserta yang kick-off hari ini, baik offline maupun online, sudah ada jaminan untuk langsung bekerja," tegas Menaker Yassierli di hadapan para peserta.

​Pesan untuk Peserta: Kejar Sertifikat!

​Menaker juga mengingatkan para peserta untuk memanfaatkan fasilitas negara ini dengan serius. Menurutnya, sertifikat kompetensi yang didapat nantinya adalah "tiket" emas untuk masuk ke dunia kerja.

​"Kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan baik. Pastikan sertifikat di tangan dan gali pengalaman sebanyak mungkin dari instruktur. Ingat, para instruktur memiliki jejaring kuat di dunia industri," pesannya menutup sambutan.

​Pelatihan Vokasi Nasional Batch 1 tahun 2026 ini merupakan bagian dari percepatan peningkatan kualitas SDM Indonesia untuk menghadapi tantangan ekonomi global, dengan melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan sektor swasta.

Hms/ dst


Type and hit Enter to search

Close