Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Rizaldi, didampingi anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, H. Asep Samsudin, menyerap langsung aspirasi yang berfokus pada perbaikan hunian, infrastruktur dasar, hingga legalitas lahan eks BLBI.
Advokasi Hak Rakyat Parunghalang
Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW LSM HARIMAU Jawa Barat, Suparman, menegaskan bahwa audiensi ini merupakan bentuk nyata perjuangan organisasi dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
"Kami hadir di sini membawa suara warga Kampung Parunghalang yang membutuhkan kepastian, baik secara fisik maupun hukum. LSM HARIMAU berkomitmen untuk mengawal aspirasi ini hingga tuntas. Kami tidak ingin kesepakatan ini hanya berhenti di atas meja, tapi harus menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh warga, terutama terkait hak atas tanah dan hunian yang layak," ujar Suparman seusai pertemuan.
Beliau juga menambahkan bahwa langkah ini adalah bagian dari fungsi kontrol sosial dan pendampingan masyarakat agar pemerintah lebih responsif terhadap kondisi di lapangan.
Fokus Perbaikan Hunian dan Sanitasi
Menanggapi kondisi rumah tidak layak huni (Rutilahu) di RT 011 RW 002 Kp. Parunghalang, H. Asep Samsudin menyatakan kesiapannya untuk mengawal program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS).
"Kami akan mengawal aspirasi warga agar masuk dalam prioritas program BSPS melalui sinergi dengan Bupati Bandung. Ini adalah hak dasar masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan sehat," tegas legislator dari Dapil Jabar II tersebut.
Perjuangan Status Tanah Eks BLBI
Isu agraria menjadi poin sensitif dalam diskusi ini. Warga berharap adanya kejelasan hukum atas tanah negara eks BLBI yang telah mereka tempati sekian lama. Komisi IV berkomitmen memperjuangkan peralihan kepemilikan tanah kepada warga sesuai aturan hukum sebagai bentuk redistribusi aset untuk kesejahteraan rakyat.
Poin-Poin Kesepakatan Utama:
Realisasi Rutilahu: Pengawalan intensif program BSPS di Kp. Parunghalang.
Legalitas Lahan: Upaya mediasi dan administrasi peralihan status tanah eks BLBI.
Infrastruktur: Perbaikan total sistem sanitasi dan sarana lingkungan pemukiman.
Kemandirian Ekonomi: Pemberian stimulus modal dan pembinaan bagi kelompok usaha lokal.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD Jabar dan LSM HARIMAU untuk melakukan pengawasan berkala guna memastikan seluruh poin kesepakatan dapat segera diimplementasikan.
Gunawan
Social Footer